Intime – DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi belanja pegawai agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai perencanaan.
Hal itu penting, memastikan alokasi anggaran lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehingga, program pembangunan serta pelayanan publik dapat terlaksana secara maksimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan menilai, perlu evaluasi terkait belanja pegawai. Sebab, perencanaan kebutuhan pegawai seharusnya berjalan seiring dengan realisasi pengisian formasi.
Menurut Manuara, kebutuhan formasi dapat mencapai jumlah tertentu. Namun, realisasi pengisiannya jauh lebih rendah.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan, rendahnya realisasi belanja pegawai dipengaruhi dinamika pengadaan pegawai sepanjang 2025.
“Ada fenomena yang membuat kami prihatin. Formasi jabatan untuk pegawai kelurahan di beberapa wilayah sama sekali tidak memiliki pelamar,” beber Sigit, di Jakarta, Selasa (18/6).
Selain itu, proses pengisian jabatan struktural baru berjalan pada September 2025. Kondisi demikian berpengaruh terhadap realisasi belanja pegawai.
“Terdapat kebijakan nasional yang membuat jadwal pengadaan pegawai bergeser,” pungkas Sigit. ( *** )
