Intime – Pemerintah akan melakukan pembenahan besar terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil seiring meluasnya cakupan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu SPPG di berbagai daerah.
Perbaikan tersebut mencakup penghentian sementara atau moratorium pembangunan SPPG baru, penataan ulang sistem insentif, serta penerapan sistem penilaian atau grading untuk mengukur kualitas layanan setiap unit.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas SPPG yang sudah beroperasi, bukan lagi pada penambahan jumlah unit.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” ujar Qodari, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional saat ini juga tengah menyiapkan pembaruan skema insentif bagi SPPG. Mekanisme tersebut kemungkinan akan kembali mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sistem grading atau klasifikasi kinerja SPPG. Dalam skema ini, unit layanan akan dibagi ke dalam kategori A, B, dan C berdasarkan kualitas pelayanan.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi tidak akan sama,” kata Qodari.
Dengan demikian, besaran insentif SPPG nantinya akan ditentukan oleh dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani serta hasil penilaian kualitas layanan masing-masing unit.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memperketat evaluasi operasional SPPG yang sudah berjalan. Pengawasan akan mencakup fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga aspek kebersihan dan kesehatan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu makanan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam program MBG.
Qodari menegaskan, pemerintah kini menggeser orientasi program dari kuantitas ke kualitas, seiring pesatnya perluasan jaringan layanan dalam beberapa bulan terakhir.
“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.
