Intime – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyesalkan respons aparat keamanan yang dinilai berlebihan dalam menangani insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
PDIP meminta aparat mengedepankan ketenangan dan memahami konteks sosial serta politik dalam menangani berbagai persoalan di daerah, khususnya Aceh dan Papua.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatannya telah final serta diakui secara hukum internasional.
Karena itu, menurut Hasto, dinamika yang muncul di daerah tidak semestinya selalu diselesaikan melalui pendekatan keamanan.
“Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya,” kata Hasto kepada wartawan seusai menghadiri upacara HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).
Hasto secara khusus menyoroti laporan mengenai aparat yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah ketika merespons pengibaran bendera lokal di Aceh.
Ia menilai tempat ibadah seharusnya dijaga kesakralannya dan tidak menjadi lokasi terjadinya tindakan yang berpotensi memicu ketegangan.
“Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks,” ujarnya.
Menurut Hasto, perdamaian Aceh merupakan hasil proses panjang yang membutuhkan biaya sosial besar. Pengalaman konflik dan bencana tsunami, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan dalam merespons dinamika masyarakat.
Ia mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan mediasi dengan pimpinan daerah maupun tokoh agama setempat.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.
Hasto juga meminta pemerintah memperhatikan sejumlah persoalan daerah, termasuk keluhan mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah dan penyaluran dana yang belum lancar.
PDIP berharap seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan musyawarah agar persoalan di Aceh tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.
