Intime – Pengamat pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Muhammad Akbar Maulana menilai pola komunikasi pemerintah dalam sejumlah kebijakan pada era Presiden Prabowo Subianto masih menjadi sorotan. Salah satunya terkait kenaikan harga Pertamax yang diumumkan pada malam hari.
“Kejadian seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Kebijakan muncul lebih dulu, komunikasi menyusul kemudian. Akibatnya, yang lahir bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan,” kata Akbar kepada wartawan, Kamis (11/6).
Akbar mengatakan masyarakat kerap mempertanyakan mengapa kebijakan yang menyentuh kebutuhan publik justru terkesan mendadak. Menurutnya, pemerintah terlihat lebih sibuk memberikan penjelasan setelah kritik bermunculan.
“Seolah-olah yang dikelola bukan persepsi publik sebelum kebijakan dibuat, tetapi kerusakan kepercayaan setelah kebijakan diprotes,” ujarnya.
Selain soal kenaikan harga BBM, Akbar menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dia menyebut masih banyak warga yang mempertanyakan arah dari kebijakan tersebut.
“Sebagian program dipangkas, sejumlah kegiatan dibatasi, tetapi manfaat nyatanya belum benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Akbar juga menyinggung keluhan sejumlah PPPK terkait keterlambatan pembayaran hak mereka. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi ironi karena negara menuntut kinerja aparatur, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian kesejahteraan.
Di tengah situasi tersebut, Akbar menyoroti kemunculan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilai lebih sering terlihat dalam agenda strategis dibanding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Ketika publik lebih sering melihat aktivitas seorang pejabat non-politik dibanding wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, pertanyaan mengenai efektivitas distribusi peran dalam pemerintahan menjadi sulit dihindari,” ucapnya.
Akbar menilai berbagai persoalan yang muncul secara bersamaan pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni kepercayaan publik.
“Rakyat tidak menuntut negara menjadi sempurna. Rakyat hanya ingin diyakinkan bahwa pemerintah tahu ke mana arah bangsa ini dibawa. Jika kepastian itu tidak terlihat, maka yang tumbuh bukan optimisme, melainkan pertanyaan yang semakin keras terdengar dari bawah,” pungkasnya.
