Intime – Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua dinilai dapat menjadi momentum penting dalam membangun identitas politik yang lebih mandiri. Di balik rutinitas penugasan wakil presiden di Papua, terdapat peluang bagi Gibran untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan sekaligus membentuk citra politiknya di tingkat nasional.
Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai langkah Gibran yang belakangan kerap melakukan kunjungan kerja ke Papua dapat dibaca sebagai strategi politik yang memiliki nilai jangka panjang.
Menurut Nasarudin, dalam perspektif strategi politik, langkah tersebut menyerupai konsep gambit dalam permainan catur, yakni pengorbanan langkah awal untuk memperoleh posisi yang lebih menguntungkan di kemudian hari.
“Dengan mengambil tugas yang selama ini dianggap rutin, menyangkut wilayah yang kompleks dan minim sorotan positif, Gibran justru berkesempatan menunjukkan keunggulan kompetensinya,” kata Nasarudin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6).
Ia menjelaskan, penugasan wakil presiden dalam percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru. Tugas tersebut telah dijalankan oleh sejumlah wakil presiden pada periode sebelumnya. Namun, menurut dia, belum banyak terobosan yang berhasil menghadirkan perubahan signifikan di kawasan tersebut.
Karena itu, Gibran dinilai memiliki kesempatan untuk menghadirkan pendekatan yang berbeda. Nasarudin memandang penugasan itu dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk mengaktualisasikan perannya sebagai wakil presiden melalui kerja nyata.
Dalam kajian teori institusionalisme strategis, kata dia, penugasan tersebut berpotensi menjadi momentum pembentukan identitas politik yang lebih mandiri. Selama ini, Gibran kerap diasosiasikan sebagai putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kini, ia memiliki peluang membangun citra sebagai pemimpin muda yang mampu menghadapi persoalan kebijakan publik yang kompleks.
Selain itu, Nasarudin mengaitkan langkah Gibran dengan teori performatif dalam politik yang menilai identitas politik dibentuk melalui tindakan yang dilakukan secara berulang. Menurut dia, kehadiran langsung di Papua dapat memperkuat persepsi publik bahwa Gibran menjalankan mandat konstitusional secara aktif.
Meski demikian, Nasarudin mengingatkan bahwa Papua merupakan wilayah dengan tantangan yang tidak sederhana. Persoalan pembangunan di kawasan itu tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga persoalan sosial, politik, hingga sejarah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Karena itu, efektivitas penugasan tersebut, menurut dia, akan sangat bergantung pada kemampuan Gibran membangun koordinasi lintas lembaga, menghadirkan pendekatan yang humanistis, serta menghasilkan capaian yang dapat diukur.
“Jika berhasil menunjukkan efektivitas koordinasi, pendekatan kebijakan yang humanistik, dan progres nyata, maka Gibran bisa mengubah arena yang tadinya bersifat rutin menjadi lompatan strategis,” ujar Nasarudin.
Ia menambahkan, pada akhirnya keberhasilan penugasan tersebut akan ditentukan oleh kemampuan Gibran memanfaatkan peluang politik yang ada. Menurut dia, keberhasilan menghadirkan hasil konkret di Papua dapat menjadi pijakan penting dalam membangun rekam jejak kepemimpinan sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di masa mendatang.
