Intime – Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta pemerintah lebih mengedepankan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menuai kritik publik dibandingkan berfokus pada dugaan adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Menurut dia, penyampaian aspirasi melalui jalur konstitusional merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Daniel menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi di sejumlah daerah.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (26/6).
Ia menilai dinamika berupa dukungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kondisi yang justru perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat tidak lagi peduli terhadap persoalan bangsa.
“Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan aksi demonstrasi, Daniel meminta persoalan tersebut disikapi secara proporsional. Ia berpandangan perhatian utama pemerintah seharusnya diarahkan pada substansi tuntutan yang disampaikan masyarakat.
“Yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan,” katanya.
Daniel menegaskan, apabila terdapat kebijakan yang memunculkan penolakan luas dari masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan tersebut.
Ia juga memandang situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut dia, keterbukaan terhadap kritik akan membantu meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Kita mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Daniel.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6), menyatakan mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi. Ia mengaku memahami siapa aktor yang berada di balik aksi tersebut dan menyebut sebagian peserta aksi mengaku menerima bayaran untuk mengikuti demonstrasi.
