Intime – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam, mengusulkan sejumlah langkah perbaikan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Menurut Nizam, peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi salah satu agenda utama yang perlu didorong. Dengan kualitas yang semakin baik, PTS diharapkan tidak hanya menjadi alternatif ketika calon mahasiswa gagal masuk perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga dapat menjadi pilihan utama masyarakat.
“PTS sebetulnya memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penerimaan mahasiswa baru karena tidak dibatasi pemerintah. Penerimaan bahkan dapat dilakukan lebih awal dibanding PTN,” ujar Nizam.
Selain itu, ia mengusulkan agar peran Universitas Terbuka dapat lebih disinergikan dengan PTS di daerah. Dengan demikian, keberadaan UT tidak dipandang sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra dalam memperluas akses pendidikan tinggi.
Persoalan pembiayaan pendidikan tinggi juga menjadi perhatian. Nizam menilai biaya kuliah di PTS berkualitas masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan skema bantuan berupa voucher pendidikan maupun kredit pendidikan tanpa bunga.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan menengah agar kemampuan akademik lulusan SMA semakin baik dan tidak menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi.
Di sisi regulasi, Nizam menilai aturan mengenai kuota dan daya tampung PTN pada dasarnya telah memadai. Namun, implementasinya masih memerlukan pembenahan.
“Perlu ada audit dan sanksi yang tegas terkait pelaksanaan kuota PTN agar kualitas tetap terjaga,” katanya.
Ia turut mengusulkan sinkronisasi kalender SPMB antara PTN dan PTS. Menurut dia, sejumlah PTS unggulan dapat dilibatkan dalam mekanisme seleksi bersama sehingga calon mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan.
Selain itu, peningkatan sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan tes masuk dan penegasan aturan mengenai jalur seleksi lainnya dinilai penting untuk memperkuat tata kelola SPMB.
