Intime – Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum Pemilu 2029 merupakan provokasi politik yang tidak sehat.
Menurut Pipin, wacana tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian politik jika tidak disertai penjelasan mengenai maksud percepatan serta mekanisme konstitusional yang akan ditempuh.
“Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,” ujar Pipin dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).
Pipin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden serta pergantian kekuasaan.
Karena itu, menurut dia, tidak seharusnya muncul opini seolah-olah perubahan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan dinamika politik sesaat.
“Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama,” tegasnya.
Pipin juga menyoroti video yang memperlihatkan Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut ketika berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan PKS tidak ingin menyimpulkan keterlibatan Jokowi dalam wacana tersebut.
Namun, posisi Jokowi dalam video itu dinilai dapat memunculkan pertanyaan publik.
“Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, mengapa wacana ‘percepatan’ ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu?” kata Pipin.
Jika pernyataan tersebut memang merupakan pandangan pribadi Budi Arie, Pipin meminta Jokowi memberikan penjelasan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Di sisi lain, Pipin menegaskan PKS mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat hingga 2029.
Menurut dia, pemerintah perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi nasional hingga penciptaan lapangan kerja.
“Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029. Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja,” ujarnya.
Meski mendukung pemerintah, Pipin menegaskan PKS tetap akan menjalankan fungsi kontrol secara kritis dan konstruktif.
“Mendukung pemerintah bukan berarti membiarkan pemerintah tanpa kontrol,” kata dia.
Pipin pun meminta elite politik lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan provokasi. Rakyat ingin pemerintah bekerja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat,” pungkasnya.
