Jakarta – Politikus PDIP Mohammad Guntur Romli mengomentari aksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI. Guntur justru menyinggung persoalan ijazah Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Guntur mengatakan Jokowi seharusnya menunjukkan ijazah S1 UGM untuk merespons polemik yang selama ini muncul di publik.
“Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA. Baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” kata Guntur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Guntur setelah Jokowi menunjukkan KTA PSI saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung pada Sabtu (26/9).
Dalam acara itu, Jokowi mengungkapkan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia kemudian mengeluarkan KTA yang dibawanya dan menunjukkannya kepada kader.
“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan alasan baru menunjukkan KTA PSI kepada publik. Dia mengatakan keputusan tersebut dilakukan karena momentum yang dinilai tepat.
“Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, politik berkaitan dengan momentum. Karena itu, ia memilih Rakorda PSI di Bandung sebagai kesempatan untuk menunjukkan status keanggotaannya.
“Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” katanya.
Jokowi sebelumnya memang telah dikonfirmasi sebagai anggota PSI. Dalam Rakorda tersebut, ia menegaskan keanggotaannya sekaligus meminta kader mengetahui status politiknya di partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Sementara itu, Guntur turut membawa nama Gibran dalam komentarnya. Ia meminta putra sulung Jokowi tersebut menunjukkan ijazah SMA terkait gugatan mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden yang sedang menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi.
Guntur menilai persoalan ijazah dan keabsahan syarat pendidikan tersebut masih menjadi bagian dari perhatian publik.
