Intime — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata tiga kawasan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yakni Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang. Penataan dilakukan karena ketiga wilayah tersebut dinilai menjadi kawasan kumuh meski berada tidak jauh dari sejumlah pusat pemerintahan dan ekonomi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan pembenahan kawasan tersebut diambil dalam rapat paripurna bersama jajaran Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/10).
“Kebetulan hari ini di Balai Kota ada rapat paripurna. Salah satu yang diputuskan adalah melakukan pembenahan di Tanah Abang, di Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali,” kata Pramono di Blok M, Selasa.
Menurut Pramono, lokasi tersebut berada relatif dekat dengan Istana Negara, Balai Kota, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, kondisi permukimannya masih jauh dari penataan yang ideal.
“Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI, tetapi salah satu tempat yang paling kumuh adalah di tempat itu,” ujarnya.
Pramono memastikan penataan tidak dilakukan dengan menggusur masyarakat yang telah tinggal di kawasan tersebut. Pemprov DKI akan melakukan perbaikan lingkungan dan hunian sebagai bagian dari pembenahan kawasan secara menyeluruh.
“Prinsipnya adalah menata kawasan, kita tidak menggusur masyarakatnya, tetapi melakukan perbaikan dan ini akan menjadi role model Jakarta pembenahan di kemudian hari,” kata Pramono.
Ia mengatakan kawasan tersebut telah puluhan tahun tidak mendapat penanganan secara menyeluruh. Kondisi itu menyebabkan kepadatan hunian semakin tinggi.
“Bahkan ada beberapa hunian satu rumah yang menghuni itu sampai dengan 15 orang, dan tidurnya tiga shift,” ujarnya.
Dalam penataan tersebut, Pemprov DKI akan memprioritaskan persoalan sumber daya air dan aspek sosial masyarakat. Anggaran penataan akan disiapkan melalui APBD.
Selain APBD, Pemprov DKI akan memanfaatkan sumber pendanaan lain, termasuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta skema SLF dan KLB untuk mendukung pembangunan.
Pramono mengatakan nilai anggaran penataan sebenarnya telah tersedia, tetapi belum dapat disampaikan kepada publik.
“Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik. Tetapi intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur,” tegasnya.
Penataan tiga kawasan tersebut diharapkan menjadi contoh pembenahan permukiman kumuh yang tetap mempertahankan keberadaan masyarakat di lokasi.
