Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan jumlah kampung kumuh di Jakarta turun dari 445 lokasi pada 2017 menjadi 211 lokasi pada 2026. Angka tersebut menunjukkan penurunan lebih dari 52 persen.
Pramono menyampaikan data itu saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10). Menurutnya, infrastruktur sosial di tingkat masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pemerintah.
“Terus terang saya agak khawatir. Karena di tahun 2017 kampung kumuh kita itu 445, tapi kemarin alhamdulillah, Pak Wamenkes, kampung kumuh kita di tahun 2026 menjadi 211, turun lebih dari 52 persen,” kata Pramono.
Dia menyebut sejumlah unsur masyarakat yang dapat mendukung program pemerintah, antara lain Dasawisma (Dawis), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Pramono menilai jaringan tersebut memiliki peran penting karena berada langsung di lingkungan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dioptimalkan agar pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah dapat menjangkau warga dengan lebih baik.
“Kata kuncinya adalah kita punya infrastruktur sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ada Dawis, ada PKK, ada Jumantik. Ini kan elemen paling bawah di masyarakat kita,” ujarnya.
Selain itu, Pramono mendukung penguatan program Pasukan Putih yang digagas Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saat ini, 584 personel Pasukan Putih telah bertugas di lapangan untuk membantu memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Pramono, personel Pasukan Putih juga berpotensi dilibatkan dalam upaya penanganan tuberkulosis atau TBC, terutama untuk membantu menemukan kasus di lingkungan masyarakat.
“Dan ini menjadi kekuatan, termasuk nanti kalau kemudian ini ditugaskan untuk, katakanlah, berkaitan dengan TBC, menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua,” tandasnya.
Pramono berharap berbagai potensi yang sudah dimiliki Jakarta dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Kolaborasi pemerintah dengan unsur masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik, termasuk dalam bidang kesehatan.
Adapun data penurunan kampung kumuh dari 445 lokasi pada 2017 menjadi 211 lokasi pada 2026 disampaikan Pramono sebagai gambaran perkembangan penataan permukiman di Ibu Kota.
