Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan permukiman padat.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Rakorda tersebut mengusung tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang”. Forum itu menjadi ruang untuk memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons lintas sektor terhadap berbagai risiko bencana di Jakarta.
“Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan Tahun 2026 merupakan ruang penting untuk memperkuat komitmen, kapasitas, dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, posisi Jakarta sebagai kota global membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang mampu merespons situasi secara cepat dan tepat.
“Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Pramono menekankan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Kesiapsiagaan harus melibatkan perangkat daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah kebakaran di kawasan permukiman padat. Pramono meminta jajaran terkait meningkatkan langkah pencegahan seiring kondisi kemarau panjang yang disebut berkaitan dengan fenomena El Nino.
“Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini,” ujarnya.
Selain kebakaran, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar dalam penanganan banjir, terutama untuk penataan sungai yang melintasi batas wilayah.
Pemprov DKI, kata Pramono, berfokus pada pembebasan lahan untuk penataan 13 sungai utama, sedangkan pembangunan turap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama,” kata dia.
Ia juga menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan warga terdampak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan Rakorda turut membahas kesiapan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum.
