Intime – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat koordinasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Puan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman kebakaran. Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat yang terdampak.
“Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Puan mengatakan, DPR akan ikut mengawal penanganan dampak karhutla setelah kondisi kebakaran berhasil dikendalikan. Menurut dia, persoalan yang muncul akibat karhutla membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pascakarhutlanya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Koordinasi juga diperlukan di internal DPR agar berbagai komisi dapat ikut menangani persoalan sesuai bidang masing-masing.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” kata Puan.
Puan turut menyoroti ancaman kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
Sebelumnya, BNPB melaporkan peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan titik panas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami kenaikan.
Di Kalimantan Barat, kenaikan titik panas disebut cukup signifikan. Sementara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, titik panas relatif menurun.
Adapun di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik panas secara umum mengalami penurunan. Namun, Sumatera Selatan mencatat peningkatan sebanyak 209 titik menjadi 1.013 titik panas.
Berton mengatakan jarak pandang di sejumlah wilayah terdampak berkisar 1-2 kilometer akibat kondisi karhutla dan kabut asap.
