Intime– Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (PURBAYA) Indonesia, Ali Yusran Gea, menyoroti potensi masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai program tersebut berisiko gagal jika tidak dikelola secara profesional dan transparan.
Gea mengatakan, niat pemerintah menghadirkan program MBG memang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus didukung sistem yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Program ini bagus secara tujuan. Tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, transparan, dan akuntabel, bisa jadi pintu masuk praktik KKN,” kata Gea dalam keterangannya, Minggu (29/3).
Ia juga menyinggung soal besarnya anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang ia sampaikan, anggaran harian MBG disebut mencapai Rp1,2 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima.
Gea menduga sumber dana program tersebut berasal dari APBN sektor pendidikan. Menurutnya, hal ini berpotensi melanggar prioritas konstitusi dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Kalau benar diambil dari anggaran pendidikan, ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan nasional,” ujarnya.
Selain itu, Gea menilai kondisi ekonomi global yang tidak menentu juga menjadi faktor risiko. Kenaikan harga minyak dunia, kata dia, bisa memperberat beban fiskal negara jika program tetap dijalankan tanpa evaluasi matang.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program MBG. Bahkan, ia mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara.
“Lebih baik dievaluasi total. Kalau perlu dihentikan dulu dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan gratis hingga perguruan tinggi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gea juga mengkritik wacana kembalinya pembelajaran daring. Ia menilai sistem tersebut terbukti menurunkan kualitas belajar selama masa pandemi.
“Kembali tatap muka penuh. Jangan ulang kesalahan,” pungkasnya.
