Intime – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai safari politik yang mulai dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan strategi untuk menjaga relevansi politik setelah tak lagi menjabat sebagai presiden.
Menurut Nasarudin, langkah tersebut bukan sekadar agenda kunjungan daerah, melainkan cara Jokowi mempertahankan hubungan langsung dengan masyarakat.
“Teknologi ini dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan. Ia dipilih karena semua teknologi kekuasaan yang lain sudah tidak lagi di tangannya,” kata Nasarudin dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).
Ia mengatakan perubahan peta politik membuat sebagian besar instrumen kekuasaan formal kini berada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kontrol atas kabinet ada di tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran, penempatan pejabat, akses ke BUMN, semuanya kini mengalir ke patron yang berbeda,” ujarnya.
Nasarudin menilai satu kekuatan yang masih dimiliki Jokowi adalah hubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, safari politik dinilai menjadi cara mempertahankan legitimasi politik di luar jalur kekuasaan formal.
“Sebab cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun,” katanya.
Menurut Nasarudin, safari politik bukan kampanye dalam arti pemilu, melainkan proses membangun kembali posisi politik Jokowi setelah tidak lagi berada di lingkar kekuasaan eksekutif.
Ia juga menanggapi anggapan yang mengaitkan safari politik dengan perkara hukum yang tengah menjadi sorotan, termasuk polemik ijazah Jokowi.
“Ada asumsi yang beredar luas, Jokowi bergerak karena terancam secara hukum. Analisis itu tidak salah, tapi urutannya terbalik. Ancaman hukum bukan penyebab safari,” ujarnya.
Nasarudin justru menilai ancaman hukum bisa menjadi konsekuensi apabila seorang aktor politik kehilangan relevansi di hadapan publik.
“Dalam ekosistem kekuasaan Indonesia, proses hukum tidak berjalan dalam vakum. Ia berjalan dalam lingkungan politik yang sangat memperhatikan siapa masih relevan dan siapa sudah selesai,” katanya.
Jokowi diketahui memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/6). Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian agenda yang disebut akan menjangkau 38 provinsi di Indonesia.
