Intime – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan efisiensi, serta mencegah potensi kebocoran dalam pengelolaan perusahaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey beserta jajaran subholding, Kamis (25/6).
Menurut Kawendra, pembentukan holding merupakan bagian dari agenda transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun perusahaan negara yang lebih profesional dan berdaya saing.
“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam. Dalam rapat tersebut, Mufti mengaku baru mengetahui pembentukan IDSurvey yang dilakukan pada Juli 2025. Ia juga menilai keberadaan holding selama hampir satu tahun belum menunjukkan dampak yang dirasakan secara nyata.
Menanggapi hal itu, Kawendra menilai keberhasilan sebuah holding tidak dapat diukur hanya dalam waktu singkat. Menurut dia, konsolidasi BUMN membutuhkan proses agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Ia menjelaskan, pembentukan holding bukan sekadar menggabungkan sejumlah perusahaan, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat struktur usaha BUMN agar lebih efisien, sehat, dan kompetitif.
“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” katanya.
Kawendra menambahkan, transformasi BUMN melalui pembentukan holding diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarperusahaan, memperkuat daya saing, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Ia meyakini langkah tersebut telah berada pada jalur yang tepat dan mendukung agenda reformasi BUMN yang terus didorong pemerintah.
“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” ujar Kawendra.
