Intime – Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Advokasi Aspirasi Publik Indonesia (ADA API) Idris Hady menilai wacana yang mengaitkan upaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dipahami sebagai satu kesatuan pemerintahan.
Menurut Idris, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden justru menjadi faktor yang membuat pemerintahan Prabowo memiliki daya tahan politik. Ia berpendapat, dalam sejarah Indonesia, pergantian presiden di tengah masa jabatan kerap diikuti oleh naiknya wakil presiden yang dinilai memiliki kapasitas memadai.
“Prabowo memilih Gibran merupakan cara yang jitu untuk bertahan sampai akhir masa jabatan. Publik tentu berpikir apakah mereka menginginkan sosok wakil presiden yang dianggap belum siap memimpin menjadi presiden,” kata Idris dalam keterangannya, Rabu (18/6).
Idris menilai apabila terdapat kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan saat ini, maka harus disertai dengan konsep dan figur alternatif yang jelas.
Ia mempertanyakan apakah pihak-pihak yang memiliki agenda tersebut telah menyiapkan pasangan pengganti, susunan kabinet, serta arah kebijakan yang akan diterapkan apabila terjadi pergantian pemerintahan.
Menurut dia, paling tidak terdapat sejumlah konsep mendasar yang harus disiapkan, mulai dari pemberantasan korupsi dengan sanksi yang tegas, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, Idris juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai melanggar aturan dan gagasan mengenai nasionalisasi perusahaan asing yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
Ia menegaskan, kelompok yang mendorong perubahan pemerintahan tidak cukup hanya mengusung semangat pergantian kekuasaan, tetapi juga harus memiliki konsep yang matang.
“Jangan hanya bicara menggulingkan Prabowo. Pemerintahan itu merupakan satu paket dengan wakil presidennya. Harus ada konsep yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum positif,” ujar Idris.
Menurut dia, enam gagasan yang disampaikan tersebut merupakan gambaran minimal yang perlu dimiliki apabila ada kelompok yang menginginkan perubahan pemerintahan.
