Intime – Pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Dukungan disiapkan melalui penyaluran bantuan pangan reguler maupun bantuan khusus untuk penanganan bencana, sehingga masyarakat dapat tetap memperoleh kebutuhan pokok di tengah proses pemulihan kehidupan pascabencana.
Dikutip dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2026, bantuan pangan reguler dan bantuan untuk penanganan bencana alam di NTT mencapai 26.440,4 ton dengan nilai Rp370,2 miliar.
Bantuan pangan reguler periode Juli–September dialokasikan kepada 861.510 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total 25.579 ton senilai Rp358,1 miliar. Sementara bantuan pangan untuk penanganan bencana alam mencapai 861,5 ton dengan nilai Rp12,1 miliar.
Khusus di lima kabupaten yang terdampak gempa, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo, total bantuan pangan dan bantuan penanganan bencana mencapai 6.673,2 ton dengan nilai Rp93,5 miliar.
Jumlah itu terdiri atas bantuan pangan reguler sebanyak 5.811,7 ton senilai Rp81,4 miliar dan bantuan pangan untuk penanganan bencana sebanyak 861,5 ton senilai Rp12,1 miliar.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah bergerak cepat memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana tetap tersedia.
Langkah tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat yang terdampak langsung memperoleh dukungan yang dibutuhkan di lapangan.
“Yang jelas, tidak boleh ada yang tidak kebagian bantuan atau kelaparan. Itu tidak boleh. Apa pun caranya, transportasi darat, laut, udara, kita lakukan semua,” kata Amran, Kamis (20/8).
Amran menegaskan, pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Di NTT, stok beras yang tersedia mencapai sekitar 39.000 ton, sementara kebutuhan bagi sekitar 34.600 pengungsi diperkirakan sekitar 300 ton per bulan.
“Intinya tidak akan kekurangan beras. Kalau beras, tanggung jawab saya,” ujarnya.
Menurut Amran, penyaluran bantuan tidak harus menunggu proses administrasi dari pusat apabila kebutuhan di lapangan sudah mendesak.
Posko dan tim Bapanas di daerah diminta memastikan distribusi berjalan cepat dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Kapan saja butuh, enggak masalah. Jadi jangan menunggu bulan. Tiba-tiba sudah habis. Tim kami 24 jam di posko,” tegas Amran.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengirimkan sekitar 6.000 ton beras untuk penanganan masyarakat terdampak bencana di NTT.
Khusus Kabupaten Manggarai, sebanyak 15 ton beras disalurkan pada Kamis (20/8) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
Penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.
Kehadiran bantuan diharapkan dapat meringankan beban keluarga terdampak, terutama ketika sebagian sumber daya mereka masih digunakan untuk memperbaiki rumah, memulihkan aktivitas, dan menata kembali kehidupan setelah bencana.
Dengan dukungan cadangan pangan yang tersedia dan distribusi yang terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, pemerintah memastikan masyarakat terdampak tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras selama proses pemulihan berlangsung.
