Intime – Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengingatkan para pengurus negara agar tidak terjebak pada personifikasi kekuasaan. Menurutnya, loyalitas seharusnya diberikan kepada nilai dan institusi, bukan kepada sosok tertentu.
Pesan itu disampaikan Sudirman dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD PKS se-Kalimantan di Jakarta, Sabtu (13/6). Dia merangkum pesannya dengan kalimat, “jangan bersandar pada godfather, bersandarlah pada God”.
Sudirman menjelaskan istilah godfather tidak hanya merujuk pada tokoh kartel dalam film, tetapi juga menggambarkan model kekuasaan yang terpusat pada satu figur.
Dia mencontohkan sejumlah tokoh yang pernah memiliki pengaruh besar, seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Adolf Hitler. Menurutnya, para tokoh tersebut pada akhirnya berlalu, sementara sistem yang baik tetap bertahan.
“Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana,” kata Sudirman.
Menurutnya, personifikasi kekuasaan semakin menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Mengutip ekonom Dambisa Moyo dalam buku Edge of Chaos, Sudirman mengatakan banyak politisi saat ini lebih sibuk memenangkan pemilu dibandingkan menjaga masa depan negara.
“Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik,” ujarnya.
Sudirman menilai kepemimpinan yang baik harus dibangun melalui institusi, bersifat kolektif, dan berlandaskan motivasi intrinsik, bukan sekadar popularitas.
Dia juga menekankan pentingnya spiritualitas dalam kepemimpinan. Namun, spiritualitas yang dimaksud bukan sekadar ritual, melainkan tercermin dalam sikap dan tindakan.
“Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan,” ucapnya.
Senada dengan Sudirman, Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan telah memicu kemerosotan tata kelola negara. Ia menyoroti gejala resentralisasi yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah.
“Bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik,” kata Yanuar.
Menurut Yanuar, kekuasaan yang tersebar dalam institusi akan lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu figur tertentu.
