Intime – Forum Tanah Air (FTA) mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, organisasi yang beranggotakan diaspora Indonesia di 26 negara dan masyarakat dari 38 provinsi tersebut menilai arah kebijakan Prabowo sudah tepat, namun menghadapi tantangan serius di sisi komunikasi publik.
Chairman FTA Tata Kesantra mengatakan program-program yang dijalankan Prabowo, seperti swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga koperasi desa, sejalan dengan amanat konstitusi.
“Negara memang tidak boleh pasif ketika sumber daya strategis dan hajat hidup rakyat banyak dipertaruhkan,” kata Tata dalam surat terbuka yang dikutip Kamis (11/6).
Namun, FTA menilai agenda besar tersebut terancam karena adanya kesenjangan antara niat kebijakan dan cara pemerintah menjelaskannya kepada publik.
Menurut FTA, saat ini berkembang persepsi bahwa pemerintah cenderung menutup-nutupi kedalaman persoalan ekonomi yang sedang dihadapi. Ketika rupiah melemah, daya beli masyarakat tertekan, dan ruang fiskal semakin sempit, penjelasan yang muncul dinilai lebih banyak berupa bantahan dan optimisme normatif.
“Rakyat menangkap ada kegagapan yang disembunyikan. Sikap menggampangkan situasi justru bisa merusak kredibilitas pemerintah,” tulis FTA.
Karena itu, mereka meminta Presiden Prabowo memaparkan secara terbuka rencana kontinjensi nasional yang disiapkan pemerintah menghadapi berbagai kemungkinan krisis ekonomi.
FTA menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi pemerintah, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan dan panduan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.
Selain itu, FTA menyoroti lemahnya narasi ideologis di balik sejumlah program unggulan pemerintah. Program seperti Danantara, Sekolah Rakyat, dan hilirisasi disebut lebih sering tampil sebagai kebijakan teknis tanpa penjelasan mengenai visi besar ekonomi konstitusi yang melandasinya.
FTA juga mengingatkan soal potensi risiko dari koalisi politik pendukung pemerintah. Menurut mereka, tidak semua pihak yang berada dalam koalisi memiliki kesamaan komitmen terhadap agenda Presiden.
“Kami khawatir ketika krisis global memburuk, koalisi ini justru menjadi beban yang menghambat kecepatan pemerintah dalam bertindak,” tulis FTA.
Di akhir surat, FTA memperingatkan bahwa kegagalan komunikasi dan minimnya transparansi berpotensi menciptakan ruang bagi kekuatan lama untuk kembali mendapatkan dukungan politik dengan memanfaatkan keresahan masyarakat.
