Intime – Asosiasi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka mendesak DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran Pemkot Bekasi.
Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia Umar S menyampaikan tuntutan itu dalam aksi pada Rabu (16/9).
Umar menuding adanya dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. Dia meminta dugaan tersebut diproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Wali Kota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam pidana, karena pejabat publik melakukan tindakan pidana,” kata Umar.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan korupsi pengadaan ambulans dan mobil jenazah pada 2022-2023. Umar menyebut nilai anggaran pengadaan tersebut mencapai Rp 5,4 miliar.
Menurut dia, masih ada sejumlah dugaan pelanggaran yang belum ditindaklanjuti DPRD Kota Bekasi. Karena itu, mahasiswa meminta DPRD segera membentuk Pansus.
“Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus. Karena banyak temuan-temuan pelanggaran yang belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi,” ujarnya.
Umar mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Bekasi. Namun, dia menilai belum ada tindak lanjut konkret dari hasil audiensi tersebut.
“Kami juga sudah melakukan audiensi, tapi ini tidak dijalankan. Tidak ada lanjutan dari audiensi kita sebelumnya,” katanya.
Umar bahkan mempertanyakan jika pimpinan DPRD tidak merespons tuntutan tersebut. Dia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik belum ditindaklanjutinya persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Kalau ketua DPRD tidak mengambil sikap, kami menduga ada permainan di belakang layar,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi merespons tuntutan tersebut. Dia mengatakan akan meminta Komisi IV menyerahkan notulensi aksi sebelumnya sebagai bahan untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Pada aksi yang lalu, yang sudah disampaikan Komisi IV, nanti saya akan meminta kepada Komisi IV notulensi apa saja yang sudah disampaikan Komisi IV, nanti akan kami tindaklanjuti,” kata Sardi.
Soal Pansus, Sardi mengatakan aspirasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari pertimbangan. Namun, pembentukannya membutuhkan dukungan seluruh fraksi DPRD serta Badan Musyawarah.
