Intime – Warga Jakarta Bersatu menggelar audiensi dengan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak pengelola Ancol di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Audiensi ini untuk mendorong Pemerintah DKI untuk menggratiskan biaya masuk Ancol, Jakarta Utara.
Sebab, dalam janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiket masuk wisata laut tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.
Perwakilan Warga Jakarta Bersatu, Novi, mengatakan tuntutan tersebut dilatarbelakangi keinginan masyarakat agar dapat menikmati kawasan pantai tanpa terbebani biaya tiket masuk yang dinilai mahal. Menurut dia, akses terhadap ruang rekreasi seharusnya dapat dinikmati masyarakat luas, termasuk warga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Yang kita minta itu adalah janji kampanyenya Pak Gubernur untuk menggratiskan tiket masuk Ancol, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Karena kita mau main pasir saja harus bayar mahal, menikmati angin pantai harus bayar mahal,” ucap Novi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10).
Ia mengapresiasi sambutan yang diberikan dalam pertemuan itu, meski belum ada keputusan mengenai penggratisan tiket masuk Ancol.
“Pertemuan tadi welcome-nya sangat baik, bagus. Tapi memang yang kita minta itu adalah janji kampanye Pak Gubernur untuk menggratiskan tiket masuk Ancol. Itu sudah tersampaikan juga ke perwakilan dari Gubernur dan pihak Ancol,” ujarnya.
Menurut Novi, pihak Pemprov DKI dan pengelola Ancol menyampaikan bahwa tuntutan tersebut perlu melalui proses karena berkaitan dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur kebijakan Ancol. Karena itu, pihaknya berencana mengajukan surat permohonan audiensi lanjutan agar tuntutan tersebut dapat dibahas secara langsung bersama Gubernur DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.
“Mereka akan berproses juga karena ada mentok di Perda, ya, Perda Nomor 18 yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan Ancol itu. Disarankan dari teman-teman tadi, karena tujuan kita janji kampanye Gubernur, warga Jakarta Bersatu bersurat untuk audiensi lagi dengan Pak Gubernur dan pihak Ancol,” tuturnya.
Dia berharap proses pembahasan tidak berlangsung terlalu lama. Novi mengatakan, pihaknya berencana segera menyiapkan surat permohonan audiensi agar pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut tuntutan warga.
“Kita juga tadi menuntut untuk jangan lama. Semoga setelah kita bersurat ke Gubernur untuk audiensi lagi, bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Novi menegaskan, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penggratisan tiket masuk bagi pengunjung Ancol. Sementara itu, biaya parkir kendaraan dinilai masih dapat diterima karena berkaitan dengan keamanan kendaraan pengunjung.
“Tuntutannya sebenarnya kita cuma minta digratiskan saja untuk pengunjung. Kalau kendaraan ya bayar kayaknya masih wajar, karena demi keamanan kendaraan juga,” ujarnya.
Dia mencontohkan, biaya rekreasi ke Ancol dapat menjadi beban bagi keluarga yang ingin mengajak banyak anggota keluarga menikmati kawasan pantai. Menurut Novi, masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berekreasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk memasuki kawasan pantai.
Novi juga menyoroti perbandingan biaya rekreasi di Ancol dengan sejumlah destinasi pantai di daerah lain. Dia menilai, masyarakat Jakarta justru dapat memilih berwisata ke luar daerah apabila biaya yang dibutuhkan lebih terjangkau dibandingkan menikmati pantai di wilayah sendiri.
“Saya sebagai warga Jakarta juga malu kalau mau main ke pantai harus ke tetangga, ke Jawa Barat misalnya, ke Anyer, Banten. Dengan naik KRL lebih murah, naik angkot juga. Jadi kalau di Ancol kita lebih mahal,” ucapnya.
Terkait sasaran tuntutan, Novi menjelaskan bahwa Warga Jakarta Bersatu pada awalnya mendorong penggratisan tiket masuk Ancol bagi warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Namun, dalam pembahasan yang berlangsung, tuntutan tersebut juga mengarah pada akses yang lebih luas bagi masyarakat.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa fokus utama gerakan mereka adalah merealisasikan penggratisan tiket masuk Ancol secara menyeluruh, bukan hanya memberikan fasilitas khusus kepada kelompok tertentu.
“Kalau dari kita sih memang khusus warga Jakarta, tapi tadi jadi lebih ke nasional. Tuntutan kami menggratiskan tiket masuk Ancol, bukan cuma pengguna KJP atau lansia, tetapi menyeluruh,” katanya.
Selain meminta audiensi dengan Gubernur Pramono Anung dan pengelola Ancol, Warga Jakarta Bersatu juga berencana menemui DPRD DKI Jakarta untuk membahas aturan yang menjadi dasar kebijakan tarif masuk kawasan wisata tersebut.
Novi menyebutkan, audiensi dengan DPRD DKI Jakarta direncanakan berlangsung pada Selasa (27/10). Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi ruang pembahasan mengenai kemungkinan perubahan regulasi yang berkaitan dengan tuntutan penggratisan tiket masuk Ancol.
“Rencana besok kita ada audiensi ke DPRD, terkait perda yang mengatur. Kita mau ngobrol di situ,” ujarnya.
Menurut dia, pembahasan perlu melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan, mulai dari Gubernur Pramono, DPRD, pengelola Ancol, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) terkait. Dengan begitu, setiap pihak dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan kemungkinan realisasi kebijakan tersebut.
“Biar semuanya clear. Jadi ada Pak Gubernur yang menjanjikan janji kampanye, ada DPRD dan juga pihak Ancol. Dan pasti BUMD-nya juga hadir, karena tadi juga hadir,” tutupnya.
