Intime – Pengamat sosial politik Ubedilah Badrun memaparkan lima alasan kritis mengapa Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak layak lagi menduduki kursi Wakil Presiden RI. Kelima alasan tersebut meliputi dimensi hukum, etik, ekonomi-politik, preseden pendidikan, hingga masa depan bangsa.
Alasan pertama bersumber dari kacamata hukum. Ubedilah menyoroti konstelasi UUD 1945, vonis MK, putusan MA, dan UU Pemilu yang dinilainya memperlihatkan ketidakabsahan dokumen pencalonan Gibran.
“Jadi, argumen hukum ini secara akademis sangat jelas bahwa Saudara Wakil Presiden telah tidak memenuhi syarat,” ujar Ubedilah di Kantor FORMAPPI, Jakarta Timur, Senin (2/11).
Alasan kedua menyangkut nilai etika kepemimpinan. Pengajar UNJ ini menegaskan bahwa seorang pemimpin yang membawahi hampir 300 juta jiwa rakyat harus memegang standar integritas moral tertinggi, termasuk prinsip kejujuran.
“Karena ada ketidakjujuran seorang wakil presiden dalam perkara ini,” cetus Ubedilah.
Alasan ketiga menekankan dampak ekonomi dan politik. Ubedilah memperingatkan bahwa polemik legitimasi Wapres yang berlarut-larut bakal memicu ketidakpastian pasar dan memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri.
“Makin perkara ini diabaikan, makin perkara ini kemudian tidak diselesaikan, maka makin ekonomi kita makin memburuk,” ungkapnya.
Alasan keempat menyinggung dunia pendidikan nasional. Menurutnya, ketidakjelasan status dokumen pendidikan seorang wakil presiden memberi pesan keliru bagi generasi muda terkait arti penting legitimasi ijazah sekolah.
“Jadi, preseden buruk terhadap dunia pendidikan, sebetulnya,” sebut Ubedilah.
Alasan kelima berfokus pada masa depan bangsa. Ubedilah prihatin terhadap maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyita energi nasional. Publik dan elemen pemuda dinilai kehabisan waktu membahas polemik kepemimpinan dibanding menyiapkan agenda pembangunan bangsa.
Ia mendesak pembenahan hukum segera dieksekusi agar Indonesia tidak makin terperosok ke dalam ketidakpastian.
“Jadi, sepanjang perkara ini tidak diselesaikan, saya kok melihat ya dari argumen-argumen sosiologi, ekonomi, dan politik, bahwa masa depan kita ini makin suram kalau kita nggak selesaikan perkara ini,” tegas Ubedilah.
