Intime – Aktivis 77/78 Jimmy H. Siahaan mengusulkan agar Kabinet 100, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), hingga DPR RI dibubarkan. Ia menilai lembaga-lembaga tersebut tidak lagi bekerja secara profesional karena lebih mengutamakan kepentingan politik daripada meritokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Jimmy dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka, Jakarta. Dikutip pada Minggu (25/10), ia menilai pembagian jabatan dan proses pengambilan keputusan di pemerintahan perlu dikritisi.
“Bubarkan saja, biar tidak ada lagi yang namanya bagi-bagi jabatan. Watimpres dan DPR RI juga bubarkan saja. Kenapa? Karena, semua lembaga itu sudah masuk ke tahapan yang tidak bisa kerja profesional lagi. Yang ada hanya kerja politis saja,” kata Jimmy.
Ia mengatakan sulit menemukan mekanisme penentuan pejabat yang benar-benar mengedepankan meritokrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita memang sudah tak punya yang namanya tatanan atau struktur yang betul-betul meritokrasi, yang profesional,” ujarnya.
Jimmy juga menyoroti frekuensi perombakan kabinet sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurut dia, Presiden telah melakukan delapan kali reshuffle kabinet.
Ia mempertanyakan efektivitas pergantian pejabat yang berulang tersebut. Jimmy menilai kondisi itu menjadi alasan untuk mengevaluasi keberadaan Kabinet 100.
“Dengan pergantian Kabinet itu 8 kali, kita udah gak usah ngomong lagi. Bubar aja itu kabinet 100,” tegasnya.
Selain kabinet, Jimmy mengkritik sikap DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas.
Jimmy bahkan melontarkan kritik keras terhadap DPR dengan membandingkan pernyataannya dengan julukan yang pernah disematkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kepada lembaga tersebut.
Menurut Jimmy, persoalan profesionalisme tidak hanya terlihat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menyoroti pemotongan anggaran daerah yang, menurutnya, dialihkan untuk membiayai program-program populis pemerintah. Dampaknya, ia menilai persoalan di daerah, seperti banjir, asap, bencana, dan ketimpangan akses listrik, belum tertangani dengan baik.
“Tidak ada yang membela. Semuanya sudah dilingkupi oleh political fear dan memunculkan political hopeless,” pungkasnya.
