Intime – Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil menggelar forum bertajuk Rakyat Nguliahi Kabinet Bayangan di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (4/8). Dalam forum itu, para aktivis menyampaikan berbagai kritik sekaligus masukan mengenai isu hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, hingga kondisi demokrasi di Indonesia.
Acara tersebut menghadirkan Sumarsih, ibu korban Tragedi Semanggi I, mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Koordinator ICW Almas Sjafrina, dan Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya. Sejumlah menteri Kabinet Bayangan seperti Feri Amsari, Yance Arizona, Irma Hidayana, Iman Zanatul Haeri, serta Khoirunnisa Nur Agustyati juga hadir mengikuti jalannya diskusi.
Sumarsih mengawali forum dengan menceritakan perjuangannya mencari keadilan atas kematian putranya, Bernardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, korban Tragedi Semanggi I pada 1998. Ia mengatakan perjuangan selama hampir tiga dekade belum membuahkan penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
Menurut Sumarsih, penyelesaian melalui jalur nonyudisial tidak dapat menggantikan proses hukum yang dinilai menjadi hak para korban dan keluarganya.
Dalam sesi berikutnya, Fatia Maulidiyanti menilai ruang sipil di Indonesia semakin menyempit. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina mengatakan korupsi harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurut dia, dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan, layanan publik, dan kesejahteraan.
Almas juga menyinggung persoalan anggaran pendidikan yang menurutnya belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan karena masih terdapat berbagai program yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan inti sektor tersebut.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya kemudian mengingatkan masih adanya persoalan impunitas dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Ia mendorong Kabinet Bayangan menjadikan isu HAM sebagai salah satu agenda utama pengawasan kebijakan pemerintah.
Menutup forum, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari memastikan seluruh masukan dari masyarakat sipil akan menjadi bahan penyusunan rapor kinerja pemerintahan. Ia menegaskan Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah pengawasan kebijakan publik dan berkomitmen menjaga independensi dari kekuasaan.
