Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle besar-besaran menjelang dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2026.
Dedi menilai perombakan kabinet dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja menteri sekaligus menata kembali konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi saat ini membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Secara politik, dua tahun menjelang kontestasi nasional, Presiden dipastikan perlu kembali menata ulang konsolidasi, dan ini juga bisa berdampak pada reshuffle,” kata Dedi, Minggu (20/9).
Dedi kemudian menyoroti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia meminta Prabowo mempertimbangkan evaluasi terhadap keduanya, terutama karena adanya isu hukum yang tengah berkembang.
Dedi mengaitkan Nusron dengan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang tengah ditangani KPK. Sementara Raja Juli disebutnya dalam konteks dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Bupati Kuantan Singingi.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Dedi. Hingga kini, tidak ada dasar dalam sumber yang dikutip yang menyatakan Nusron maupun Raja Juli telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara-perkara tersebut.
“Sebut saja Nusron Wahid yang potensial melakukan skandal korupsi dan terlibat terkait ditangkapnya kader Golkar Fahd, Raja Juli juga potensial ikut terlibat dalam skandal gratifikasi Bupati Kuansing,” ujar Dedi.
Selain menteri, Dedi meminta Prabowo mengevaluasi Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menilai kementerian tersebut perlu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap persoalan HAM.
Dedi juga menyoroti sejumlah wakil menteri dari PSI. Ia menyebut Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
“Di luar posisi menteri, wakil menteri juga layak diganti atau ditiadakan,” katanya.
