Ancam Stabilitas Nasional, Tokoh Perempuan Dorong Polri Usut Dugaan Aliran Dana Asing

Intime – Tokoh nasional perempuan, Mubha Kahar Muang, mendorong kepolisian menindaklanjuti dugaan aliran dana asing yang berpotensi memengaruhi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Ini penting guna menjaga kedaulatan negara.

“Langkah tegas pengusutan aliran dana asing ke berbagai NGO nasional penting untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2026).

Mantan politikus Partai Golkar dan anggota DPR ini menambahkan, perhatian terhadap potensi pengaruh global bukanlah hal baru. Ia merujuk paparan ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengungkap adanya dukungan dana asing dalam proses reformasi Indonesia.

“Paparan Pak Kwik menunjukkan bahwa dalam sejarahnya, Indonesia tidak lepas dari perhatian dan kepentingan global. Ini harus menjadi bahan refleksi dan kajian bersama,” ungkapnya.

Mubha juga menyinggung sejumlah laporan tentang pendanaan USAID pada awal era reformasi. “Fakta tersebut penting dipahami secara objektif sebagai bagian dari dinamika global sekaligus menjadi pengingat agar bangsa ini semakin memperkuat kemandirian.”

Menurutnya, Polri perlu melakukan pengusutan isu ini secara komprehensif. Misalnya, dugaan aliran dana dari jaringan filantropi global George Soros melalui Open Society Foundations dan dugaan keterkaitannya dengan sejumlah lembaga dan organisasi NGO lokal.

“Jika memang ada dugaan aliran dana yang bertujuan memengaruhi stabilitas politik atau menggoyang pemerintahan yang sah, maka ini harus diusut secara tuntas berbasis bukti dan hukum yang berlaku,” katanya.

Mubha melanjutkan, penelusuran tersebut bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil, melainkan memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan asing tetap dalam koridor hukum. Pun tidak merugikan kepentingan nasional.

Baginya, ketegasan dalam mengusut isu ini menjadi cerminan komitmen dan profesionalitas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi kedaulatan bangsa,” jelasnya.

Di sisi lain, Mubha mengajak masyarakat agar bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik. Oleh karena itu, disarankan tidak mudah terprovokasi serta aktif menyaring informasi sehingga tidak turut menyebarkan narasi yang dapat merusak kohesi sosial.

“Ketahanan nasional hari ini tidak hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga kemampuan kita menjaga ruang informasi agar tetap sehat dan berpihak pada kepentingan bangsa,” tutupnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini