Intime – Analis kebijakan publik Semar Institut, Tunjung Budi Utomo, menduga adanya aliran dana asing untuk memengaruhi dinamika politik dalam negeri. Negara pun diminta merespons cepat isu tersebut karena menyangkut kedaulatan dan stabilitas nasional.
Menurutnya, praktik intervensi asing melalui jalur pendanaan gelap bukanlah hal baru. Berbagai studi kebijakan, termasuk yang diulas The Sunday Guardian, menunjukkan pola sistematis operasi perubahan rezim (regime change) dengan memanfaatkan jaringan pendanaan, operasi informasi, dan eksploitasi isu domestik untuk menggoyang legitimasi pemerintahan yang sah.
“Jika aparat Polri gagal membaca ini sebagai ancaman serius, maka kita sedang membuka pintu bagi intervensi asing untuk bermain lebih jauh di dalam negeri. Ini bukan lagi sekadar dugaan, tetapi alarm keras bagi negara,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2026).
Tunjung meminta Polri tidak menggunakan pendekatan normatif dalam mendalami isu ini, tetapi melakukan pembongkaran menyeluruh terhadap jaringan aliran dana asing yang mencurigakan, seperti pemberi, perantara, dan penerima.
“Harus dibongkar sampai ke akar. Tidak boleh ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat, baik itu individu, kelompok, atau jejaring tertentu, harus diproses secara hukum. Kalau tidak, publik berhak mempertanyakan keberanian negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong dilakukan audit total terhadap seluruh aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas politik, produksi narasi publik, hingga gerakan sosial yang tiba-tiba masif tanpa basis pendanaan yang jelas.
“Telusuri semuanya. Gunakan financial intelligence, libatkan PPATK, dan buka ke publik secara transparan. Jangan ada ruang abu-abu. Negara harus hadir dengan wajah tegas,” ucapnya.
Lebih jauh, Tunjung menyebut bahwa situasi ini menjadi ujian bagi loyalitas dan profesionalitas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan jajarannya. Sebab, publik tidak membutuhkan retorika, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan kepolisian berdiri di atas kepentingan negara, bukan di bawah tekanan politik maupun kepentingan eksternal.
“Isu ini adalah titik uji. Apakah Polri benar-benar loyal kepada negara atau justru membiarkan celah bagi kepentingan asing bermain melalui instrumen pendanaan dan penggiringan opini? Kapolri harus menjawab ini dengan tindakan, bukan sekadar pernyataan,” tuturnya.
Kegagalan Polri mengusut tuntas aliran dana asing akan berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Bahkan, berpotensi memperdalam fragmentasi sosial akibat berkembangnya kecurigaan antarkelompok.
“Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya penegakan hukum, melainkan kohesi sosial bangsa. Publik akan melihat negara lemah, dan itu berbahaya,” kata Tunjung.
