Intime – Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara terus menunjukkan tren yang positif. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatat peningkatan signifikan pada Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai indikator keberhasilan pengembangan wilayah batas negara.
Juru Bicara BNPP, Nadia Mulya menyampaikan, pada 2026 BNPP telah menyelesaikan pengukuran IPKP di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan kenaikan skor IPKP dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026.
“Pengukuran IPKP tersebut mencakup 11 kawasan di wilayah darat dan 11 kawasan di wilayah laut dengan meninjau tiga aspek utama, yakni intensitas aktivitas lintas batas, kualitas konektivitas transportasi, serta pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujar Nadia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8).
Nadia menjelaskan hasil penilaian IPKP tidak sekadar menyajikan angka pencapaian, melainkan menjadi instrumen pemetaan yang krusial. Hasil evaluasi ini memperlihatkan kawasan perbatasan mana yang telah mengalami kemajuan pesat dan wilayah mana yang masih membutuhkan penguatan intervensi program.
Dengan adanya data evaluasi yang terukur, perencanaan pembangunan kawasan perbatasan ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih tepat sasaran, efektif, serta menjawab kebutuhan mendasar masyarakat perbatasan.
Oleh karena itu, BNPP mengimbau dan mendorong seluruh kementerian serta lembaga teknis terkait untuk menjadikan hasil pengukuran IPKP sebagai acuan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
“Perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan negara. Dari beranda inilah Indonesia terus melangkah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nadia.
