Intime – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Zulkifli Hasan mendorong agar penyaluran dana Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 senilai Rp253,1 miliar kepada 10 provinsi dipercepat.
Zulhas menilai dana lingkungan tidak boleh berhenti pada pembiayaan di tingkat pusat. Dana tersebut harus segera diterjemahkan menjadi program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat upaya menjaga lingkungan.
“Kita harus fokus pada tujuan dasar penggunaan dana lingkungan hidup. Karena itu, Komrah BPDLH akan memperkuat kebijakan agar dana ini bisa segera bekerja dan dirasakan masyarakat,” kata Zulhas di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, keberhasilan pembiayaan lingkungan tidak semata-mata diukur dari penurunan emisi maupun luas hutan yang berhasil dipertahankan. Dampak ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Zulhas pun mendorong agar pemanfaatan pembiayaan lingkungan diperluas ke berbagai sektor yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan.
“Pemanfaatan pembiayaan lingkungan ke depan perlu diperluas, tidak hanya dari sektor kehutanan, tetapi juga ke sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Proyek RBP REDD+ GCF merupakan skema pendanaan berbasis hasil atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang memperoleh pendanaan RBP dari GCF sebesar 103,78 juta dolar AS atas capaian pengurangan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2e.
Output 2 proyek tersebut akan berlangsung hingga 2030 dengan penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Kehutanan menjadi pengampu utama proyek.
Sejak implementasi pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan lebih dari Rp500 miliar atau sekitar 37 persen dari total alokasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2.
Pendanaan tersebut membangun kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga kini, 24 provinsi telah menerima dukungan pembiayaan lingkungan dari proyek GCF tersebut, sementara Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto berharap pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, optimalisasi dana diharapkan mampu mempercepat target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komite Pengarah BPDLH menegaskan pembiayaan lingkungan ke depan harus semakin mudah diakses dan diimplementasikan, namun tetap berorientasi pada dampak.
“Pendanaan lingkungan tidak hanya memperkuat upaya Indonesia menangani perubahan iklim, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat global,” pungkasnya.
