Intime – Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menjangkau anak-anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, menuai kritik dari kalangan akademisi. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah tersebut mencerminkan salah prioritas di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi pelaksanaan MBG di dalam negeri.
Menurut Achmad, pemerintah seharusnya fokus membenahi tata kelola dan efektivitas program sebelum berbicara mengenai ekspansi ke luar negeri. Ia menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari audit biaya per porsi, standar dapur, keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga pengukuran dampak program terhadap stunting dan kehadiran siswa di sekolah.
“Ekspansi MBG ke Jeddah merupakan simbol salah prioritas. Negara sedang mencoba membawa program ke luar negeri ketika di dalam negeri masih ada pekerjaan rumah besar yang belum tuntas,” ujar Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6).
Ia mengibaratkan program gizi sebagai obat yang harus diberikan secara tepat sasaran. Menurutnya, setiap kebijakan gizi memerlukan diagnosis yang jelas, target penerima yang tepat, serta evaluasi terhadap dampak dan risiko yang ditimbulkan.
“Program gizi seharusnya seperti obat. Dosisnya harus tepat, pasiennya harus jelas, dan efek sampingnya harus dipantau. Bila diberikan kepada semua orang tanpa diagnosis yang jelas, ia bukan lagi terapi, melainkan eksperimen mahal yang dibiayai negara,” tegasnya.
Achmad juga mengingatkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini menuntut pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja. Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan berbagai program yang berpotensi membebani fiskal.
Sebagai solusi, Achmad mengusulkan empat langkah perbaikan. Pertama, menghentikan sementara ekspansi program ke luar negeri hingga hasil audit nasional MBG dibuka secara transparan kepada publik. Kedua, memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak miskin, daerah dengan angka stunting tinggi, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan lainnya.
Ketiga, pemerintah diminta menurunkan ambisi program yang bersifat universal dan menggantinya dengan pendekatan bertahap berbasis risiko gizi. Keempat, bantuan untuk diaspora Indonesia di luar negeri sebaiknya dipisahkan dari program MBG nasional agar tidak mencampurkan kebijakan gizi domestik dengan agenda diplomasi luar negeri.
Menurut Achmad, langkah membawa MBG ke Jeddah mungkin terdengar menarik secara politik, namun belum tentu tepat dari sisi kebijakan publik.
“MBG ke Jeddah mungkin terdengar indah secara politik, tetapi buruk secara prioritas. Dalam situasi APBN menanggung beban besar, pemerintah tidak boleh lebih sibuk memperluas panggung daripada memperkuat fondasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan anak Indonesia terhadap makanan bergizi memang harus menjadi perhatian utama negara. Namun, kebijakan yang dijalankan juga harus didasarkan pada perhitungan yang rasional, efektif, dan berorientasi pada kelompok yang paling membutuhkan.
“Anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi. Tetapi negara juga membutuhkan kebijakan yang bergizi akal sehat,” pungkasnya.
