Intime – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan Partai Golkar yang mempertanyakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP di luar pemerintahan. Deddy meminta Golkar lebih fokus mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah.
“Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Menurut Deddy, PDIP tidak memiliki keinginan untuk selalu berada dalam lingkar kekuasaan. Ia menyebut partainya berbeda dengan Golkar yang, menurut dia, tetap ingin menjadi bagian dari pemerintahan, baik saat menang maupun kalah dalam kontestasi politik.
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan,” ujarnya.
Deddy mengatakan pihaknya memahami bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan keuntungan politik karena adanya akses terhadap kekuasaan. Namun, ia mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang justru mengkritik PDIP karena memilih berada di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP berkaitan dengan mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Menurut dia, ketika mayoritas partai politik berada di kabinet, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berpotensi melemah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ujarnya.
Deddy menjelaskan posisi penyeimbang tidak berarti selalu menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, partai politik tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, sekaligus memiliki kebebasan untuk memberikan kritik dan masukan.
Ia juga mengaku sering menerima keluhan dari sesama anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pendapat karena berada di dalam pemerintahan.
Menurut Deddy, perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi dan justru menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
