Intime – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang mempertanyakan apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.
Menurut Deddy, fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP adalah memastikan mekanisme checks and balances terhadap pengelolaan kekuasaan dan jalannya pemerintahan tetap berjalan.
“Terkait pertanyaan ‘apa yang perlu diseimbangkan’, saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Ia menilai dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen berpotensi membuat fungsi pengawasan DPR tidak berjalan optimal. Menurut dia, apabila seluruh fraksi hanya menyetujui kebijakan eksekutif, maka kondisi tersebut dapat mengingatkan pada praktik politik pada masa Orde Baru.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ujarnya.
Deddy menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang bukan berarti selalu menolak kebijakan pemerintah. Menurut dia, PDIP tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun memiliki kebebasan untuk memberikan kritik dan masukan.
“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” katanya.
Ia bahkan menyebut jika seluruh partai berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan justru akan berpindah ke jalanan melalui demonstrasi masyarakat.
Deddy juga mengaku kerap menerima keluhan dari sesama anggota DPR mengenai terbatasnya ruang untuk menyampaikan pendapat karena berada di dalam pemerintahan.
Selain itu, ia mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dinilai tidak menerima keputusan PDIP berada di luar pemerintahan.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” ujar Deddy.
Dia pun meminta Golkar lebih fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah pemadaman listrik di berbagai daerah, dibanding memperdebatkan posisi politik PDIP.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” kata Deddy.
