Intime – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 dinilai menjadi strategi pembiayaan yang tepat untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut juga diyakini dapat memperkuat kapasitas fiskal Jakarta sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Pakar Kebijakan Fiskal Setyo Budiantoro mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan bentuk creative financing yang telah menjadi praktik umum di berbagai negara untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
“Pada prinsipnya, penerbitan obligasi daerah merupakan bentuk creative financing atau innovative financing untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Daerah memiliki tujuan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan, sehingga memerlukan sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui obligasi daerah,” ujar Setyo, Senin (3/8).
Menurutnya, dari sisi kesehatan fiskal dan tata kelola keuangan, Jakarta berada pada posisi yang kuat sehingga memiliki modal besar untuk memperoleh kepercayaan investor.
“Menurut saya, dari sisi akuntabilitas dan kesehatan fiskal, Jakarta tidak memiliki persoalan yang berarti. Investor juga tidak perlu khawatir mengenai kemampuan fiskalnya,” katanya.
Ia menilai fundamental ekonomi Jakarta turut memperkuat optimisme tersebut. APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia. Hingga triwulan II 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp26,65 triliun, jauh melampaui nilai obligasi yang direncanakan sebesar Rp3,5 triliun. Di sisi lain, ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen pada 2025 dengan kontribusi sekitar 16,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Meski mendukung rencana tersebut, Setyo mengingatkan dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Ia menyebut tren global kini mengarah pada penerbitan thematic municipal bond, seperti green bond, social bond, dan sustainability bond. Karena itu, setiap obligasi harus memiliki proyek dasar (underlying project) yang jelas, disertai laporan penggunaan dana (expenditure report) dan laporan dampak (impact report) agar manfaatnya dapat diukur.
“Investor tidak hanya melihat kemampuan pemerintah membayar kupon dan pokok obligasi, tetapi juga ingin memastikan proyek yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Setyo juga menilai tenor tujuh tahun yang direncanakan Pemprov DKI sudah ideal. Menurutnya, jangka waktu tersebut memberi kesempatan agar manfaat ekonomi proyek mulai dirasakan sebelum pemerintah memasuki masa pelunasan obligasi.
Ia menambahkan, proyek-proyek yang dibiayai melalui obligasi sebaiknya diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas obligasi sekaligus menghindari praktik greenwashing atau klaim keberlanjutan yang tidak didukung implementasi nyata.
