Intime – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menanggapi perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) di tengah munculnya sejumlah kritik dan aksi demonstrasi terhadap pemerintah. Golkar mengaku menghormati sikap PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang, namun mempertanyakan makna dari posisi tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, partainya tidak ingin mencampuri pilihan politik PDIP. Menurut dia, sejumlah tokoh PDIP selama ini telah menyatakan bahwa partainya berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang.
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Meski demikian, Sarmuji mengaku belum memahami secara jelas maksud dari posisi penyeimbang yang dimaksud PDIP. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.
“Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujarnya.
Politikus Golkar itu menilai istilah penyeimbang sejatinya sudah dapat dimaknai oleh publik. Karena itu, ia tidak ingin memperpanjang polemik mengenai posisi politik partai berlambang banteng tersebut.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” katanya.
Polemik mengenai posisi PDIP sebelumnya mencuat setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta partai tersebut bersikap tegas dan tidak berada di posisi yang dianggap abu-abu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jazilul menilai sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan setelah munculnya salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran HI pada 12 Juni lalu.
Sementara itu, sejumlah elite PDIP sebelumnya telah menegaskan bahwa partai tersebut memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang atau checks and balances terhadap jalannya kekuasaan.
