Intime – Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Putra menjelaskan alasan mahasiswa memilih Gedung DPR RI sebagai lokasi demonstrasi yang digelar pada Jumat (19/6). Menurut dia, DPR sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas pemerintah dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal.
“Kenapa kami memilih di gedung DPR? Karena kami melihat DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik,” kata Putra di sela aksi.
Ia mencontohkan persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya dibahas melalui mekanisme di DPR. Namun, menurutnya, terdapat pernyataan dari anggota DPR yang menyebut tidak mengetahui proses anggaran tersebut.
Karena itu, mahasiswa menuntut agar DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Trisakti membawa konsep Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Tuntutan pertama adalah pemulihan ekonomi dan politik nasional. Putra menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tertekan akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Selain itu, mahasiswa menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai berdampak pada meningkatnya antrean pembelian Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Tuntutan kedua berkaitan dengan evaluasi terhadap pejabat negara yang dinilai tidak memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
“Kami melihat banyak pejabat yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Inkompetensi pejabat seharusnya bisa dievaluasi total oleh Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan ketiga menyangkut pengembalian supremasi sipil. Mahasiswa menilai terdapat gejala meningkatnya peran militer dalam ruang sipil yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Putra mengatakan, apabila aspirasi yang disampaikan tidak direspons, mahasiswa akan kembali melakukan konsolidasi dan melanjutkan aksi.
Ia menyebut evaluasi terhadap kebijakan pemerintah akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Selain itu, mahasiswa Trisakti juga meminta agar program Makan Bergizi Gratis dievaluasi secara menyeluruh dan dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan tata kelola.
“Kami menuntut program ini harus dievaluasi total dan juga diberhentikan sementara,” kata Putra.
