Intime – Mantan anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berisiko kehilangan tujuan mulianya apabila tidak disertai perbaikan tata kelola dan peninjauan ulang terhadap prioritas anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Didi menyusul berbagai polemik yang mengiringi pelaksanaan program MBG, termasuk pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
“Jika tidak dievaluasi secara menyeluruh, MBG bisa dikenang bukan sebagai program yang menyelamatkan generasi masa depan, melainkan sebagai simbol kebijakan populis yang mahal, tetapi gagal menjawab persoalan ekonomi yang paling mendesak,” kata Didi di Jakarta, Rabu (3/6).
Didi menyoroti besarnya alokasi anggaran program MBG yang mencapai Rp 355 triliun pada tahun 2026. Di tengah kondisi penerimaan negara yang disebut sedang menghadapi tekanan, peningkatan utang, dan perlambatan aktivitas usaha, ia mempertanyakan apakah program tersebut masih menjadi prioritas yang paling mendesak.
Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pengambilan kebijakan dan arah penggunaan anggaran negara dalam situasi ekonomi saat ini.
“Publik berhak bertanya, apakah prioritas kita sudah tepat?” ujarnya.
Advokat yang juga pernah menjadi anggota parlemen itu menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada persoalan ekonomi yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Ia menyoroti kondisi sejumlah sektor industri yang mulai mengalami perlambatan produksi, investasi yang belum sepenuhnya pulih, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai bidang usaha.
“Ironisnya, jika jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, maka makan siang gratis tidak akan mampu menggantikan hilangnya penghasilan keluarga,” tutur Didi.
Ia berpendapat kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah tersedianya lapangan kerja yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta dunia usaha yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ekspansi dan menyerap tenaga kerja.
Didi mengingatkan bahwa program bantuan pangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja negara dengan mengarahkan anggaran pada sektor-sektor produktif.
Menurut dia, pembangunan lapangan kerja, perbaikan sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta penguatan sektor produktif perlu menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
