Intime – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengirim delegasi resmi untuk menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran. Menurutnya, sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang selama ini mengusung prinsip bebas aktif.
“Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei,” kata Dino melalui pernyataannya, Minggu (5/7).
Dino mengaku, memperoleh informasi bahwa Pemerintah Iran telah berupaya menyampaikan undangan kepada Indonesia melalui berbagai jalur. Namun, menurutnya, undangan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.
“Yang saya dengar, berbagai upaya Iran mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat respons. Mereka tentu juga memiliki harga diri, tidak mungkin terus meminta-minta kehadiran kita,” ujarnya.
Menurut Dino, Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran. Ia menilai, kehadiran duta besar belum mencerminkan representasi resmi pemerintah pada momen yang dinilai penting bagi hubungan bilateral kedua negara.
Ia juga membandingkan langkah Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Bangladesh yang disebut mengirim delegasi resmi, bahkan Pakistan diwakili langsung oleh presidennya.
Bagi Dino, absennya delegasi Indonesia menjadi sorotan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki hubungan diplomatik yang selama ini berjalan baik dengan Iran.
“Apakah ini berarti politik luar negeri bebas aktif kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika?” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah faktor ketakutan mulai memengaruhi pengambilan keputusan diplomasi Indonesia, atau justru persoalan tersebut disebabkan lemahnya koordinasi birokrasi.
“Jangan-jangan masalahnya bukan kebijakan, tetapi tata kelola pengambilan keputusan yang membuat undangan berhenti di meja birokrasi tanpa ada yang berani memutuskan,” katanya.
Dino juga menilai pemerintah setidaknya dapat mengutus Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, sebagai representasi resmi Indonesia.
“Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam, tetapi beliau justru sedang menjalankan kunjungan rutin ke Asia Tengah,” ujarnya.
Menurut Dino, kehadiran delegasi resmi Indonesia bukan semata menghadiri prosesi pemakaman, melainkan menunjukkan penghormatan terhadap hubungan persahabatan Indonesia-Iran sekaligus mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Ia menilai, momentum tersebut dapat menjadi simbol bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan politik luar negeri yang independen.
“Jangan sampai kita selalu lantang berbicara soal bebas aktif, tetapi ketika diminta menunjukkan sikap dalam situasi yang sensitif, justru memilih bersembunyi. Bebas aktif adalah diplomasi yang berprinsip, bukan diplomasi yang sungkan,” tegas Dino.
