Intime – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Netty meminta negara memastikan korban mendapat layanan kesehatan dan rehabilitasi secara maksimal.
Menurut Netty, perhatian terhadap kasus tersebut tak boleh hanya terfokus pada proses hukum, tetapi juga harus mencakup pemulihan kondisi fisik dan mental korban.
“Kita semua tentu mengecam tindakan kekerasan yang diduga dialami korban. Namun pada saat yang sama, perhatian kita tidak boleh berhenti pada proses hukum. Yang tidak kalah penting adalah memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang optimal,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Korban diketahui ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang beredar, korban mengalami gangguan mobilitas, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan, hingga luka fisik yang diduga akibat kekerasan dalam jangka panjang.
Netty menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis yang komprehensif, mulai dari perawatan fisik, rehabilitasi medik, fisioterapi, hingga layanan kesehatan jiwa.
“Korban diduga mengalami kekerasan dan isolasi dalam waktu yang panjang. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Karena itu, layanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian utama dari proses pemulihan,” ujarnya.
Politikus PKS itu meminta Kementerian Kesehatan bersama fasilitas layanan kesehatan yang menangani korban memastikan seluruh kebutuhan rehabilitasi dapat diberikan tanpa terkendala masalah administrasi maupun biaya.
Netty juga menekankan pentingnya pendampingan psikolog dan psikiater secara berkelanjutan. Menurutnya, pemulihan trauma tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Kesehatan mental korban harus mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pendampingan tidak boleh berhenti setelah korban keluar dari rumah sakit, tetapi harus berlanjut sampai benar-benar pulih,” tegasnya.
Selain itu, Netty menilai kasus yang baru terungkap setelah bertahun-tahun tersebut menjadi pengingat penting perlunya penguatan sistem deteksi dini terhadap korban kekerasan, terutama perempuan yang hidup dalam kondisi rentan dan terisolasi.
“Korban membutuhkan keadilan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Negara harus hadir mengawal kedua hal tersebut secara bersamaan,” pungkasnya.
