Intime – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan inklusif di Jakarta dengan memastikan setiap anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan yang setara.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah lembaga disabilitas yang menyampaikan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam audiensi tersebut, Suhud berdialog dengan Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan, bersama sejumlah perwakilan lembaga disabilitas. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari keterbatasan ruang belajar, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya daya tampung sekolah, hingga masih kurangnya guru pendidikan khusus.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyak calon peserta didik penyandang disabilitas yang harus masuk daftar tunggu karena kapasitas sekolah yang terbatas.
Menurut Suhud, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, persoalan keterbatasan ruang belajar, fasilitas, maupun tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Suhud, Kamis (6/8).
Ia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki landasan yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, berbagai kebijakan seperti penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) juga dinilai telah memperluas akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik.
Namun demikian, Suhud menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperkuat. Menurutnya, peningkatan kapasitas sekolah, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Jakarta.
“Regulasi yang kita miliki sudah menjadi fondasi yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui penambahan sarana, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus,” katanya.
Suhud berharap audiensi tersebut menjadi titik awal lahirnya solusi konkret melalui kolaborasi antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Jakarta yang inklusif hanya dapat terwujud apabila setiap anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan belajar yang sama, didukung fasilitas yang memadai dan layanan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Cagar Ismunawaroh, perwakilan Yayasan Mitra Ananda Elok Handry Fahmi Muzahal, Koordinator Pusat Studi Kota Dunia (PUSKOD) Dedi Supriadi, serta Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan.
