Intime – Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama tiga BUMD sektor pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja BUMD pangan di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dalam menghadapi dinamika ketahanan pangan ibu kota.
Ia mengungkapkan, sektor pangan saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Meski begitu, Komisi C tetap mengapresiasi langkah BUMD yang dinilai mampu memetakan potensi serta menyiapkan strategi antisipatif.
“Kami melihat BUMD sudah mampu melakukan pemetaan potensi dan menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas stok. Ini penting karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga,” ujar Ismail, Selasa (28/4).
Selain menjaga pasokan, BUMD pangan juga mulai mendorong diversifikasi usaha guna memperkuat kinerja keuangan. Menurutnya, langkah ini penting agar BUMD tidak bergantung pada satu lini bisnis saja.
Namun, sorotan utama muncul pada persoalan harga beras di tengah lonjakan harga gabah. Komisi C menilai terjadi ketidaksesuaian antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang meningkat dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau HPP lebih tinggi dari HET, ini jadi masalah serius. BUMD tidak mungkin membeli gabah mahal lalu menjual beras lebih murah tanpa merugi,” tegasnya.
Karena itu, Komisi C mendorong evaluasi kebijakan HET agar lebih realistis dan tidak membebani BUMD pangan. Ia juga menyinggung perlunya skema subsidi untuk menutup selisih harga tersebut.
Sambil menunggu penyesuaian kebijakan, PT Food Station Tjipinang Jaya mulai menyiapkan strategi alternatif, salah satunya mengoptimalkan penjualan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Melalui program ini, penjualan beras akan difokuskan pada kemasan besar, mulai dari 25 kilogram hingga 50 kilogram, guna menekan biaya kemasan dan distribusi, terutama di pasar tradisional. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan subsidi silang untuk menjaga kinerja keuangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Program ini punya margin yang cukup, sehingga bisa menjadi penopang keuangan BUMD,” tandasnya.
