Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green berpotensi menimbulkan dampak politik dan sosial apabila tidak diantisipasi secara tepat oleh pemerintah.
Menurut Karyono, kenaikan harga BBM yang terjadi secara berulang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola energi nasional. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu aksi protes dari berbagai kalangan.
“Secara politis, kenaikan harga BBM secara beruntun akibat minimnya inovasi kebijakan dari Kementerian ESDM ini berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional dan dapat memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang berpotensi menimbulkan situasi chaos jika tidak dimitigasi dengan baik,” kata Karyono dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Ia menilai pemerintah belum mampu menghadirkan solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga energi. Selain itu, diversifikasi pasokan minyak mentah dari pasar global dinilai belum dilakukan secara optimal.
Menurut Karyono, tanpa aturan tegas terkait pembatasan pengguna BBM subsidi, pemerintah justru akan terus disibukkan dengan manajemen krisis.
“Kebijakan menaikkan harga BBM jenis Pertamax ini justru membuktikan ketidakmampuan pemerintah mencari terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Karyono menilai selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi memicu efek substitusi. Pengguna Pertamax, khususnya kelompok menengah atas, diperkirakan akan beralih ke BBM bersubsidi.
Jika hal itu terjadi, kuota Pertalite dikhawatirkan cepat habis dan justru meningkatkan beban kompensasi pemerintah melalui APBN.
Karyono juga menyoroti dampak yang dirasakan kelompok aspiring middle class atau kelas menengah rentan. Menurutnya, kelompok tersebut menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar tanpa memperoleh jaring pengaman sosial seperti masyarakat miskin.
Selain itu, lonjakan pengguna BBM subsidi berpotensi menimbulkan antrean panjang di SPBU hingga memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
“Tekanan ekonomi ini pada gilirannya mentransmisikan risiko ke ranah sosial dan politik,” pungkasnya.
