Intime – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menjadikan perlindungan kelas menengah sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Misbakhun, kelompok kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi nasional karena berkontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi dalam negeri. Karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang agar tidak semakin membebani kelompok tersebut.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).
Ia menilai tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelas menengah juga mulai merasakan tekanan akibat meningkatnya berbagai kebutuhan hidup dan ketidakpastian ekonomi.
Karena itu, Misbakhun mengingatkan target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh sekadar mengejar angka. Menurutnya, pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.
Politikus Golkar itu menjelaskan, ketika kelas menengah masih memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, maupun berinvestasi, maka ekonomi nasional akan terus bergerak. Namun jika mereka mulai menahan konsumsi, dampaknya akan cepat terasa pada sektor usaha dan penyerapan tenaga kerja.
“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” tegasnya.
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara sebesar 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Meski demikian, Misbakhun meminta target tersebut dicapai melalui reformasi fiskal yang sehat dan perluasan basis penerimaan negara. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kelompok kelas menengah sebagai sasaran utama tambahan beban fiskal.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, menjaga daya beli kelas menengah merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
