Intime – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti dinamika politik nasional yang menurutnya berkaitan dengan munculnya kembali narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama dua tahun.
Edy mengaitkan narasi tersebut dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie dan video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membicarakan soal kemungkinan percepatan pergantian kepemimpinan.
Menurut Edy, pernyataan Budi Arie perlu dilihat dalam konteks politik yang lebih luas. Dia juga menyoroti keberadaan Presiden Joko Widodo yang duduk di dekat Budi Arie ketika pernyataan tersebut disampaikan.
“Potongan video Ketum Projo Budi Arie Setiadi soal ‘percepatan pergantian’ jadi pintu masuknya,” tulis Edy, Rabu (2/9).
Edy kemudian menafsirkan sikap Jokowi yang tidak memberikan sanggahan sebagai bentuk persetujuan. Namun, tidak terdapat bukti yang disampaikan Edy untuk memastikan bahwa Jokowi memang memberikan persetujuan atau instruksi terkait wacana tersebut.
Dia juga mengaitkan situasi politik setelah kerusuhan demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dengan dinamika menuju Pemilu 2029.
Menurut Edy, ada tiga perkembangan yang berjalan bersamaan. Pertama, pembentukan persepsi mengenai kerentanan pemerintahan Prabowo. Kedua, tekanan sosial dan ekonomi yang muncul setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan. Ketiga, penguatan figur alternatif di luar pemerintahan pusat.
Dalam konteks itu, Edy menyoroti meningkatnya popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia menduga penguatan figur tersebut dapat menjadi bagian dari perubahan peta politik menuju 2029.
Edy juga menyebut jaringan politik yang dikaitkannya dengan Solo dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, perkembangan tersebut dapat diarahkan untuk menjadikan Gibran sebagai salah satu figur penting dalam konfigurasi politik mendatang.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya skenario terorganisasi untuk melemahkan Prabowo maupun mengatur peta politik 2029 yang disampaikan Edy merupakan analisis dan tudingan penulis. Tidak ada bukti independen yang disertakan dalam tulisan tersebut untuk membuktikan adanya satu skenario politik terkoordinasi.
Edy meminta Prabowo tidak bersikap pasif menghadapi dinamika tersebut. Dia mendorong Presiden memperkuat konsolidasi politik dan memastikan seluruh pembantunya loyal menjalankan agenda pemerintahan.
“Prabowo harus menunjukkan secara kasatmata bahwa pemegang tongkat komando tertinggi sipil dan militer adalah dirinya,” katanya.
Edy juga meminta pemerintah mengambil kembali ruang komunikasi publik dan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut dia, konsolidasi politik, hukum, keamanan, dan ekonomi diperlukan untuk menjaga pemerintahan tetap stabil.
Edy memperingatkan, jika narasi mengenai masa jabatan “dua tahun” dibiarkan berkembang tanpa respons yang jelas, isu tersebut dapat semakin memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.
