Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya tak persoalkan kebijakan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin yang diterbitkan BPOM. Dia mengatakan, sejauh BPOM telah menerbitkan perpanjangan masa kedaluwarsa, pihaknya mengikuti keputusan tersebut.
Dia mengatakan, BPOM tentu punya otoritas untuk menerbitkan izin, meneliti dan mengetahui efektivitas vaksin. Karenanya, Pemprov DKI tetap akan mengikuti keputusan BPOM.
“Kalau vaksin juga yang kita ketahui juga ada masa kadaluwarsa. Namun, kalau dari pihak BPOM memberi kesempatan memperpanjang masa kadaluwarsa ya sejauh BPOM meyakini tidak memberikan dampak negatif tidak ada masalah ya kami mengikuti,” kata Riza Rabu malam (15/3).
Dia mengatakan, BPOM tentu telah melakukan penelitian sebelum menerbitkan kebijakan baru terkait vaksin. Mereka, kata dia, memiliki ahli dan kemampuan untuk menganalisis kadar vaksin. Sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat.
“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah oleh badan yang memiliki keahlian kemampuan dan kewenangan. Kalau menurut mereka nggak ada masalah, dianggap baik ya kami ikut. Kami kan cuma Pemda kewenangan terkait masa kadaluwarsa di BPOM,” katanya.
Riza tak ingin terjebak dalam penilaian kebijakan tersebut positif atau negatif. Riza mengatakan, pada masa sulit saat Pandemi COVID-19 pemerintah tentu tak mudah menangani Pandemi. Pemerintah dalam posisi harus memastikan ketersediaan stok vaksin yang cukup.
“Ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa ini tidak mudah di era pandemi ini. Satu sisi kalau kita ordernya sedikit, sedikit khawatir tidak kebagian tidak dapat sementara membutuhkan. Disatu sisi Pemerintah Pusat kan harus memastikan kebutuhan stok cukup ya dibeli dalam jumlah yang banyak karena semua negara membutuhkan. Dan kita belum menjadi negara produsen daripada vaksin,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah tentu punya tujuan baik dalam penanganan pandemi. Pemerintah daerah juga berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Pada soal itu, DKI Jakarta termasuk provinsi yang terbaik dalam rangka distribusi dan penyerapan daripada penggunaan vaksin itu sendiri dan kami akan terus tingkatkan.
“Tujuannya baik dari pemerintah pusat lebih cepat lebih baik. Disisi lain kita juga tertantang semua Pemda bagaimana melakukan percepatan. Pusat sudah baik menyediakan stok vaksin, Pemda harus bisa mengikuti untuk dapat memastikan vaksin diterima dan disuntikkan pada seluruh warga,” tandas dia.
