Intime – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti tingginya ketimpangan pendapatan di kalangan dokter di Indonesia. Menurut dia, terdapat perbedaan penghasilan yang sangat mencolok antara dokter yang bekerja di wilayah tertentu dengan dokter di daerah lain.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6), Budi mengungkapkan bahwa ada dokter yang mampu memperoleh pendapatan hingga miliaran rupiah per bulan. Di sisi lain, terdapat dokter yang hanya menerima penghasilan ratusan ribu rupiah.
“Memang terdapat variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Ada yang dapatnya sebulan miliaran, ada yang dapatnya seperti tukang parkir yang ratusan ribu,” ujar Budi.
Menurut dia, profesi dokter menjadi salah satu bidang dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi. Bahkan, perbedaan penghasilan antara kelompok teratas dan terbawah bisa mencapai ribuan kali lipat.
Budi mencontohkan perbedaan tunjangan dokter spesialis di berbagai daerah. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tunjangan dokter spesialis tercatat sekitar Rp3 juta per bulan. Sementara di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, tunjangannya mencapai Rp80 juta per bulan.
Ketimpangan serupa juga terjadi pada dokter gigi. Di Indragiri, Riau, tunjangan dokter gigi hanya sekitar Rp1 juta per bulan, sedangkan di Cianjur, Jawa Barat, nilainya mencapai Rp30 juta.
Selain persoalan pendapatan, Budi juga menyoroti distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut masih ada dokter yang memiliki tiga surat izin praktik (SIP), sementara dokter muda kesulitan mendapatkan tempat praktik.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja di kalangan tenaga medis.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, terutama di daerah terpencil. Budi mengungkapkan banyak puskesmas yang belum memiliki dokter maupun dokter gigi.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang disebut belum memiliki dokter spesialis dan masih kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas.
Karena itu, pemerintah tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menata distribusi tenaga medis sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan agar layanan kesehatan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
