Intime – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% yang dibarengi lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai semakin memperberat beban kelas menengah. Kelompok yang selama ini menopang konsumsi nasional justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung biaya penyesuaian ekonomi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah terus menjadikan kelas menengah sebagai “penyangga darurat” setiap kali tekanan ekonomi muncul.
“Ketika rupiah tertekan, bunga dinaikkan. Ketika fiskal tertekan, harga energi dinaikkan. Yang selalu diminta berkorban adalah kelas menengah,” kata Achmad, Rabu (10/6).
Menurutnya, kebijakan tersebut menciptakan tekanan berlapis terhadap rumah tangga. Kenaikan BI Rate berpotensi mendorong bunga kredit, KPR, dan pinjaman konsumsi, sementara lonjakan harga Pertamax langsung mengerek biaya transportasi dan aktivitas harian masyarakat.
“Pemerintah seolah melihat kelas menengah sebagai dompet cadangan ekonomi nasional. Mereka dipungut pajak, dibebani cicilan, lalu diminta memahami setiap kenaikan biaya hidup,” ujarnya.
Achmad mengingatkan bahwa tekanan terhadap kelas menengah terjadi di tengah tren penyusutan jumlah kelompok tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
“Ini alarm bahaya. Hampir 9,5 juta orang turun kelas dalam lima tahun. Tetapi kebijakan yang lahir justru terus menambah tekanan terhadap daya beli mereka,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah terlalu fokus menjaga indikator makro seperti nilai tukar, inflasi, dan fiskal, namun kurang memperhatikan kondisi riil rumah tangga yang menjadi motor konsumsi nasional.
“Stabilitas ekonomi tidak boleh dibangun di atas pengorbanan kelas menengah. Kalau masyarakat harus mengurangi belanja, menunda membeli rumah, memangkas pendidikan anak, bahkan menguras tabungan untuk bertahan hidup, itu bukan keberhasilan ekonomi,” katanya.
Achmad menegaskan kelas menengah bukan kelompok kaya yang memiliki bantalan aset besar, tetapi juga bukan kelompok miskin yang mendapatkan berbagai program bantuan sosial. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang paling rentan ketika biaya hidup melonjak.
“Mereka terlalu kaya untuk dibantu, tetapi terlalu rapuh untuk terus dibebani. Ini bentuk ketidakadilan kebijakan yang harus segera dikoreksi,” ujarnya.
Menurut Achmad, pemerintah harus berhenti memandang kelas menengah sebagai sumber daya yang bisa terus dieksploitasi demi menjaga berbagai target ekonomi.
“Kelas menengah bukan bantalan yang bisa terus ditekan. Mereka adalah tiang penyangga ekonomi Indonesia. Jika tiang itu retak, rumah besar bernama ekonomi nasional juga ikut terancam,” pungkasnya.
