Intime – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,50% yang disusul lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai semakin menekan kelas menengah. Padahal, selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah terus menjadikan kelas menengah sebagai kelompok yang paling banyak menanggung beban setiap kali muncul tekanan ekonomi.
“Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, kelas menengah kembali diminta membayar lebih mahal. Mereka selalu menjadi bantalan kebijakan, tetapi jarang mendapat perlindungan,” kata Achmad kepada Intime di Jakarta, Rabu (10/6).
Menurutnya, kebijakan yang menaikkan biaya hidup secara bersamaan berisiko mempercepat pelemahan daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menopang konsumsi domestik.
“Rumah dicicil, kendaraan dicicil, pendidikan anak juga membutuhkan biaya besar. Saat bunga naik dan BBM naik bersamaan, ruang napas kelas menengah semakin sempit,” ujarnya.
Achmad mengingatkan bahwa penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir merupakan alarm serius bagi perekonomian nasional.
“Kita tidak bisa terus mengeluhkan menyusutnya kelas menengah sambil membiarkan kebijakan ekonomi bekerja seperti mesin pemeras daya beli. Jika kelas menengah melemah, mesin utama pertumbuhan ekonomi ikut kehilangan tenaga,” tegasnya.
Ia juga mengkritik anggapan bahwa pengguna Pertamax identik dengan kelompok mampu. Menurutnya, banyak pekerja, pegawai swasta, guru, hingga pelaku UMKM menggunakan Pertamax karena kebutuhan mobilitas, bukan gaya hidup.
“BBM bukan sekadar komoditas. Ketika Pertamax naik tajam, yang terdampak bukan hanya biaya mengisi tangki kendaraan, tetapi seluruh rantai biaya hidup masyarakat,” katanya.
Achmad menilai pemerintah tidak boleh hanya fokus pada stabilitas makroekonomi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap rumah tangga.
“Stabilitas ekonomi yang dibayar dengan mengorbankan daya beli kelas menengah bukan stabilitas yang sehat. Rupiah mungkin terjaga, tetapi kondisi keuangan rumah tangga bisa semakin berdarah,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih sensitif terhadap tekanan yang dihadapi kelas menengah.
“Pemerintah tidak bisa terus mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama membiarkan biaya hidup kelompok konsumennya terus meningkat. Ini bukan soal angka pertumbuhan semata, melainkan soal keadilan kebijakan,” pungkasnya.
