Intime – Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Singapura dinilai sama-sama merugikan kedua belah pihak. Keterikatan investasi yang terjalin erat membuat konflik berkepanjangan hanya akan merusak iklim bisnis bilateral.
Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir, menyoroti posisi Singapura sebagai investor terbesar kedua di Indonesia. Besarnya portofolio bisnis membuat Singapura bakal berupaya meredam perselisihan dengan Indonesia.
“Tentu Singapura akan selalu mencari cara untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan Indonesia. Karena dia tidak melihat manfaatnya,” terang Sulfikar di kanal YouTube Hendri Satrio, Rabu (28/10).
Sulfikar menilai langkah pemangkasan pasokan gas oleh Indonesia belum berimplikasi besar bagi Singapura. Selain jumlahnya yang sedikit, potensi pemotongan dalam skala masif berisiko melanggar kontrak perjanjian kerja sama.
“Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak mau bikin gara-gara juga ke Singapura, karena pemangkasan gasnya itu cuma sedikit. Kalau mau bikin masalah, potong 20 persen misalnya. Tapi kalau itu terjadi, Indonesia akan dituntut karena ada kontrak,” jelas Sulfikar.
Ia menegaskan, jika perselisihan terus dibiarkan berlarut-larut, Indonesia berpotensi menanggung dampak ekonomi serta resiko politik yang jauh lebih berat dibanding negara tetangga tersebut.
Menurut Sulfikar, Singapura memiliki bantalan fiskal dan cadangan keuangan yang sangat tangguh untuk meredam guncangan pasar. Sebaliknya, penurunan laju ekonomi di Indonesia akibat terganggunya arus investasi Singapura berisiko memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.
“Kalau ketegangan Indonesia-Singapura berlanjut, yang rugi dua negara. Kalau di Indonesia yang paling rugi sudah pasti Prabowo,” kata Sulfikar.
Ia menguraikan bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri sangat krusial agar tidak memperberat beban hidup masyarakat sehari-hari yang pada akhirnya bermuara pada kritik terhadap pimpinan negara.
“Kalau Indonesia ekonominya tambah molor, tambah susah kehidupan sehari-harinya, yang disalahin sudah pasti presiden,” pungkasnya.
