Intime – Keputusan PT PLN (Persero) menambah posisi Wakil Direktur Utama dalam RUPS 2026 menuai kritik dari Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak perusahaan yang masih menghadapi tantangan ketahanan pasokan energi dan efisiensi operasional.
“PLN tidak sedang kekurangan pejabat. Yang mendesak adalah memastikan pasokan energi aman dan listrik tetap andal bagi masyarakat,” kata Achmad, Jumat (19/6).
Ia menilai pemerintah dan PLN seharusnya memprioritaskan efisiensi di tengah besarnya beban subsidi dan kompensasi energi yang masih ditanggung negara. Menurutnya, setiap penambahan struktur organisasi harus dapat dibuktikan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang ditimbulkan.
“Dalam kondisi seperti sekarang, semangat yang dibutuhkan adalah efisiensi dan kecepatan eksekusi, bukan menambah lapisan manajemen,” ujarnya.
Achmad mengingatkan tantangan PLN ke depan semakin kompleks, mulai dari menjaga ketahanan pasokan energi primer hingga mengelola transisi menuju energi bersih. Karena itu, perusahaan membutuhkan organisasi yang lebih lincah, bukan semakin besar.
“Yang dibutuhkan PLN adalah organisasi yang gesit. Ukuran keberhasilan bukan jumlah kursi direksi, melainkan seberapa andal listrik tersedia dan seberapa kuat pasokan energinya terjamin,” tegasnya.
Menurut Achmad, publik akan menerima penambahan jabatan tersebut apabila terbukti mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat pasokan batu bara, dan mengurangi risiko gangguan listrik. Namun jika tidak menghasilkan perbaikan kinerja yang nyata, kebijakan itu hanya akan dipandang sebagai penggemukan birokrasi.
“Kalau hanya menambah struktur tanpa memperbaiki kinerja, publik akan melihat ini sebagai penggemukan birokrasi di tengah persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” pungkasnya.
